Pengertian Kedaulatan Rakyat Makna dan Sumber Macam Macamnya di Indonesia

Pengertian Kedaulatan Rakyat dan Makna - "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan  peri kemanusiaaan dan perikeadilan.” Demikianlah, pernyataan pembuka dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945. Pernyataan sikap bangsa Indonesia saat itu merupakan hal  yang strategis. Karena secara tidak langsung, Pembukaan UUD 1945 memberikan keterangan mengenai pentingnya penga kuan dan penghormatan negara lain terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka.

Jika ditelaah secara lebih saksama, Pembukaan UUD 1945 ini memiliki pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, pada umumnya sebagai berikut.

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi manusia setiap bangsa di dunia. Oleh karena itu, tidak diperkenankan siapa pun atau bangsa mana pun melakukan penjajahan atau penyerbuan kepada negara-negara lain. Apa lagi negara  itu adalah negara berdaulat.
2. Pernyataan ini memberikan keterangan bahwa Indonesia lebih menekan kan kedaulatan bangsa bukan hanya kedaulatan negara. Artinya, lebih menekankan pada aspek politis dan budaya. Menurut Pembukaan UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan negaranya, politik, dan sosial budayanya.
3. Merujuk pada Pembukaan UUD 1945, Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan di atas dunia, misalnya penjajahan politik, penjajahan budaya, atau penjajahan ekonomi. Semua penjajahan tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jenis penjajahan ini bisa terjadi penjajahan negara oleh negara lain, atau penjajahan peme-rintahan terhadap rakyatnya. Apa pun bentuk penjajahannya, Indonesia bertekad untuk menghapuskannya.
4. Pembukaan UUD 1945 memberikan penjelasan dan ketegasan bahwa dengan ditetapkannya naskah ini, maka pengakuan kedau latan dan penghormatan terhadap kedaulatan merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak  yang tertinggi, hak mutlak, dan hak yang tidak terbatas atau hak yang tidak bergantung kepada pihak lain. Setiap negara dan  setiap  bangsa memiliki hak untuk menjadi negara berdaulat.

Menurut Jean Bodin, Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara bersifat tunggal, asli, dan abadi. Tunggal berarti hanya ada satu  ke kuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Adapun abadi berarti kekua saan negara itu berlang-sung secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Di dalam suatu negara, dapat saja peme rintahannya berganti-ganti atau kepala negara dapat berganti-ganti, tetapi kekuasaan yang ada dalam suatu negara akan berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus-putus.

Dalam Ilmu Negara, kedaulatan ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

• Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa pemerintah atau negara memiliki kedaulatan untuk mengatur rumah tanggganya sendiri. Hal ini dicerminkan oleh adanya kedaulatan wewenang. Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;
• Kedaulatan ke luar, yaitu adanya  kemandirian negara di hadapan negara lain. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghalangi atau mengatur kebebasan sebuah negara. Kedaulatan ke luar ini diwujudkan dengan adanya patokan kekebalan dan patokan kesanggupan. Berdasarkan hal ini, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kepentingan negaranya sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara.  Dengan demikian, seorang diplo mat atau duta besar  memiliki kedaulatan untuk menentukan partner kerja dengan negara yang diinginkan oleh negaranya.

Para ahli kenegaraan banyak yang mengemukakan pandangannya mengenai sumber-sumber kedaulatan, di antaranya sebagai berikut:

• Kedaulatan pada diri sendiri. Setiap individu memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Dengan kata lain, kelompok ini meyakini bahwa manusia dapat hidup damai  tanpa adanya aturan yang memaksa kepada dirinya. Negara, bagi kelompok ini dipandang sebagai alat memaksa yang melanggar kedaulatan individu. Kelompok ini disebut sebagai kelompok anarkis atau liberal;
• Kedaulatan Tuhan atau disebut teokrasi. Artinya, pemerintah suatu negara mendapat kekuasaan dari Tuhan. Contoh paling nyata negara yang menganut sistem teokrasi adalah Vatikan di Roma, Italia. Benediktus XVI dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan yang berkembang di negara ini lebih disandarkan pada nilai dan moral yang diajarkan oleh Tuhan. Pemimpinnya dianggap sebagai wakil Tuhan. Di kerajaan-kerajaan Jawa  masa lalu pun, ada keyakinan rakyat Jawa yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa, serta harus dipatuhi dan tidak bisa diganti. Segala ucapannya akan dianggap benar dan raja tidak pernah berbuat salah. Itulah yang disebut dengan teokrasi;
• Kedaulatan hukum. Pemerintahan memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum, segala kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan atas hukum;
  
  Dalam memahami kedaulatan hukum ini ada dua pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang merupakan kebijakan Tuhan. Misalnya, kedaulatan yang bersumber pada hukum agama;
2. Hukum positif, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh negara. Di Indonesia, lembaga yang merumuskan hukum positif ini, yaitu  DPR/MPR dan presiden. Selain itu, ada juga peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan menteri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sebagainya.

• Kedaulatan yang bersumber pada kontrak sosial dengan rakyat.  Teori kontrak sosial dikemukakan oleh  J.J. Rousseau (1712–1778) dari Swiss. Inti dari pemikiran ini bahwa kedaulatan ses-eorang ditentu  kan oleh sebuah mekanisme berupa kesepakatan politik yang dilakukan secara sadar oleh dua belah pihak (elit politik dan rakyat).  Pemilihan umum merupakan satu cara kon-trak politik. Dalam teori ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lain, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan;

Kedaulatan negara. Paham ini meyakini bahwa negara sebagai se-buah lembaga yang memiliki kedaulatan sendiri. Dengan adanya kedaulatan pada negara, maka rakyat harus tunduk pada negara. Negara memiliki kedaulatan untuk memaksa kepada rakyat. Dampak dari kedaulatan ini adalah akan muncul negara totaliter, yaitu negara yang sangat kuat dan mampu memaksakan kehendak pada rakyatnya. Posisi rakyat hanyalah objek dari kekuasaan negara itu sendiri. Contoh kedaulatan negara seperti ini, yaitu ada di negara komunis, seperti Uni Soviet sebelum runtuh.

Dalam sistem politik demokrasi, kedaulatan rakyat meru pakan hal yang terpenting. Kedaulatan adalah hak rakyat tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hanya saja, dalam praktiknya memang ada sebuah cara untuk menja lankan kedaulatan rakyat tersebut, yaitu melalui pemilihan umum dan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Hal ini disebabkan yang berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.