Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Kehidupan Sehari hari Sekolah Kelurga dan Masyarakat

Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan Sehari hri Sekolah Kelurga dan Masyarakat

Setelah kamu mengetahui perkembangan demokrasi, sikap apa yang harus kamu tunjukkan dalam pelaksanaan demokrasi? Dalam subbab ini, sikap positif tersebut dilaksanakan, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Demokrasi adalah pelembagaan nilai-nilai dasar domokrasi dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Di bidang politik, nilai-nilai dasar demokrasi dilembagakan dalam struktur, me-kanisme, dan budaya politik. Adapun dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia  pada semua penduduk yang tinggal di suatu negara. Contohnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan hukum, dan memperoleh kesejahteraan.

2. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum, kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warga negara dari suatu negara demokratis tunduk pada hukum. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat undang-undang melalui wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.

3. Pemerintahan yang Terbuka

Pemerintahan yang terbuka sangat relevan bagi suatu negara yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahwa warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintahan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakannya.

4. Kebebasan Pers

Kebebasan pers memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan pendapat masyarakat yang akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Opini publik dapat dijadikan bagi para pejabat negara dan partai politik. Kendali rakyat terhadap penye lenggaraan negara dapat dilakukan dengan menyampaikan opini publik secara teratur melalui berbagai media massa.

5. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibagi menjadi berbagai lembaga negara dan diatur sedemikian rupa supaya berbagai lembaga negara tersebut mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian, tidak ada satu lembaga negara yang dapat memonopoli kekuasaan negara.

6. Supremasi Sipil terhadap Militer

Rakyat memilih para pejabat negara  sebagai bagian dari rakyat yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Suatu negara membutuhkan militer untuk melindungi negara dan rakyat, terutama terhadap ancaman dari luar. Militer harus melindungi negara dan rakyat. Oleh karena itu, agar kehendak rakyat dapat terwujud dalam bidang pertahanan nasional harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.

7. Prinsip Kesukarelaan

Dalam negara demokrasi, umumnya kegiatan masyarakat di-lakukan dengan sukarela. Menjadi salah satu anggota partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan memilih tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak lain.

8. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari  yang Diperintah

Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan sesuai dengan kehendak yang diperintah. Pemerintahan dilaksanakan oleh sebagian dari yang diperintah dan yang mendapat kepercayaan dari mereka.

9.   Penegakan Keadilan

Negara harus dengan sengaja menegakkan keadilan berdasarkan kebebasan, kesederajatan, dan persaudaran bagi semua warga negara serta penduduk yang tinggal di negara tersebut. Penegakan keadilan adalah salah satu fungsi negara.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, penerapan budaya demokrasi lebih konkretnya dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai berikut.

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Penerapan budaya demokrasi yang dipraktikkan dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan berbagai macam karakteristik sesuai dengan kesepakan atau kebiasaan yang ada di keluarga. Misalnya, sebagai berikut.

1. Orangtua lebih bersikap luwes terhadap anak, terutama yang menyangkut minat anak dalam mengembangkan dirinya.
2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan mengasihi antaranggota keluarga dalam berbagai hal.
3. Dikembangkannya sikap terbuka, baik orangtua terhadap anak maupun anak terhadap orangtua untuk melancarkan komunikasi antaranggota keluarga.
4. Adanya pembagian tugas dan wewenang dalam keluarga yang menyangkut kepentingan bersama.

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah

1) Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan pelaksanaan demokrasi. Misalnya, tanya jawab dan diskusi kelompok. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan alasan tentang pelajaran yang sedang dibahas kepada guru. Guru pun harus bersikap demokratis dengan tidak memaksakan pendapatnya.

2) Pemilihan Ketua OSIS

Dalam penerapan budaya demokrasi pada saat pemilihan ketua OSIS siswa mampu merasakan langsung penerapan budaya demokrasi dan makna demokrasi. Dalam hal ini, siswa dapat memahami hak politiknya di lingkungan sekolah, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Selain itu, siswa mampu untuk melatih tanggung jawabnya dalam organisasi di lingkungan sekolah.

3) Musyawarah Kelas

Misalnya, penyusunan jadwal piket di kelas. Dalam prosesnya terdapat pengambilan keputusan yang merupakan salah satu dari penerapan budaya demokrasi. Selain penyusunan jadwal piket, pemilihan pengurus kelas, dan menyusun kegiatan kelas dapat dilakukan dengan musyarawah.

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

1) Pemilihan Pemimpin di Lingkungan Masyarakat

Dalam pemilihan pengurus ketua RT/RW, setiap warga juga memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih.

2) Menyusun Program Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat dimusyawarahkan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Program-program pengem bangan masyarakat pada umumnya menyangkut beberapa hal, seperti panitia, biaya, jadwal pelaksanaan, dan keperluan lainnya. Oleh karena itu, semua program tersebut merupakan kepentingan bersama, seluruh warga harus mengetahui dan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.