Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pentingnya Kehidupan Demokratis  dalam Bermasyarakat, Berbangsa,  dan Bernegara

Setelah memahami hakikat demokrasi, kamu akan lebih lanjut mem pelajari pentingnya kehidupan yang demokratis.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang pada mulanya tumbuh dan berkembang di Barat akhirnya berkembang juga ke Indonesia. Jika demokrasi yang berkembang di Barat didasarkan atas paham liberalisme, demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila - merupakan paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia itulah kemudian dirumuskan dasar falsafah negara yang kemudian diberi nama Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengingat Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah kerakyatan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, dilaksanakan oeh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat. Per wakilan menunjukkan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan melalui permusya waratan. Kearifan inilah yang memimpin seseorang atau golongan dalam mengambil keputusan, yaitu kearifan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.

Permusyawaratan menunjukkan bahwa pembicaraan dari wakil-wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan bersama secara arif bijaksana mengenai suatu masalah. Istilah yang lazim adalah musyawarah mufakat.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Hal ini berawal dari pemikiran bahwa demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat yang berbunyi “...,maka disusun lah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per wakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pernyataan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, meng isyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjun-jung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Selain itu, Indonesia meletak-kan dasar demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang tersirat bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus dapat melibatkan rakyat secara penuh dan turut serta membangun kedaulatan, jalannya pemerintahan, dan menjadi bagian dari organisasi kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan diban dingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.

Walaupun hal yang termuat dalam prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal tidak semuanya tertuang dalam Demokrasi Pancasila,  nilai-nilai Demokrasi Pancasila telah mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Negara demokrasi yang sedang berupaya memperbaiki tatanan kehidupan politiknya, perlu didukung dengan perilaku masya rakatnya yang mencer minkan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku. Bentuk perilaku politik yang sederhana dan sesuai dengan aturan adalah sebagai berikut.

• Adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai pengakuan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
• Turut mendukung adanya suatu usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Meningkatkan, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis  akan membantu dalam penataan kehidupan politik yang lebih baik.

• Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
• Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
• Mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masya rakat melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk menjamin kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Berikut prinsip-prinsip pentingnya kahidupan demokrasi.

1. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Dalam negara demokrasi undang-undang merupakan batas penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh undang-undang akan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan dalam negara demokrasi terikat oleh hukum.

2. Pembagian Kekuasaan

Untuk mewujudkan  rule of law, kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang tidak boleh berada di dalam satu tangan. Montesquieu dalam teori trias politica menyatakan bahwa agar kekuasaan itu tidak berpusat pada satu tangan maka kekuasaan itu harus dipisahkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

• Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
• Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
• Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintahan yang demokrasi akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

4. Peradilan yang Bebas

Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun. Maksudnya agar badan-badan peradilan tersebut benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara adil.

5. Asas Manajemen Terbuka

Agar tujuan negara dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat maka pemerintah dalam negara demokrasi menganut asas open management, yaitu

• Partisipasi sosial, yaitu ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan.
• Tanggung jawab sosial, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
• Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan rakyat.
• Kontrol sosial, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah.

6. Adanya Partai Politik

Dalam negara demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan suatu hal yang sangat penting. Partai politik dalam negara demokrasi berfungsi menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat serta memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisannya. Partai politik merupakan syarat penting dan sarana yang tidak boleh ditiadakan dalam suatu negara yang demokratis.

7. Adanya Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses ketika rakyat sesuai dengan ketentuannya dapat menggunakan haknya untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik yang dimaksud tentu beraneka ragam, yaitu posisi presiden dan wakil presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan DPD.

8. Adanya Pers dan Media Massa yang Bebas

Kebebasan pers dan media massa merupakan prinsip yang sangat penting. Kebebasan tersebut penting untuk memberikan kritik membangun dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dengan adanya kebebasan pers dan media massa rakyat dapat menyalur kan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum. Mengekang kebebasan pers dan media massa berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, kebebasan pers dan media massa harus diimbangi dengan tanggung jawab dari pers dan media massa tersebut.

Perjalanan demokrasi suatu bangsa tidak bersifat statis atau tetap karena suatu negara mempunyai tujuan dalam mencari suatu sistem yang tepat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Begitu pula bangsa Indonesia mengalami beberapa bentuk sistem pemerintahan yang diklasifikasikan dalam suatu masa atau kondisi tertentu, seperti Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.